Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara daring melalui Zoom Meeting dengan tema “Optimalisasi Belanja Daerah pada APBD dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”
Jakarta, 13 April 2026 – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara daring melalui Zoom Meeting dengan tema “Optimalisasi Belanja Daerah pada APBD dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”. Forum ini merupakan langkah proaktif APPSI untuk mengatasi tantangan realisasi anggaran yang dinilai masih mengalami perlambatan di daerah.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, SE., ME., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa belanja daerah adalah komponen vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdampak langsung terhadap perutumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja daerah hingga triwulan pertama tahun 2026 masih relatif rendah. Kondisi ini memerlukan perhatian serius agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.
“Belanja daerah bukan sekadar angka-angka dalam buku APBD. Belanja daerah adalah instrumen utama kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat terserap secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat”, tegas Ketua Umum APPSI dalam sambutannya.
FGD ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Agus Fatoni, M.Si (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri), yang memberikan pencerahan terkait regulasi keuangan daerah terkini dan langkah strategis kebijakan nasional dalam optimalisasi belanja, dan Dedi Mulyadi, S.STP, M.Si (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat), yang berbagi best practices penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Barat.
Tujuan utama diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Eksekutif APPSI, Dra. Hj. Ismiati, M.Si ini adalah merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyerapan belanja di seluruh Pemerintah Daerah.
