Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PERDAGANGAN PRODUK UNGGULAN ANTAR DAERAH

Email Cetak PDF

IMG 8407

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menggelar Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerjasama Perdagangan Produk Unggulan Antar Daerah pada tanggal 5, 6 dan 7 Desember 2018 di Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum APPSI DR. Soekarwo Gubernur Jawa Timur dan dihadiri oleh Gubernur seluruh Indonesia selaku Anggota APPSI.

 

 

 

Pada acara pembukaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah melakukan kerjasama antar daerah untuk menjawab permintaan komoditas pangan di jakarta, dengan cara menyederhanakan mata rantai distribusi, melakukan operasi pasar, serta keterbukaan akses internet melalui kanal informasi pangan jakarta. Anies menyatakan dengan kegiatan ini ingin ada perluasan kerjasama antar provinsi untuk pasokan pangan dan informasi harga pangan, jadi pemerintah provinsi bisa mengetahui demand yang ada dan supply yang mungkin muncul antar daerah. SKPD harus memikirkan demand-nya dan BUMD memikirkan supply-nya, dari situ kita bisa memastikan pasokan di DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan“ Ungkap Anies.

 

Pada kegiatan evaluasi ini Ketua Umum APPSI / Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menjadi Narasumber dengan topik “Pengalaman Pemerintah Provinsi Dalam Mempromosikan dan Menyelenggarakan Kerjasama Perdagangan Produk Unggulan Antar Daerah ”.

 

     Gubernur Jawa Timur DR. Soekarwo mengatakan dengan strategi yang tepat, perdagangan antar daerah yang dijalankannya meningkat dalam waktu 5 tahun. Perdagangan antar wilayah di Jawa Timur mengalami Surplus sebesar 164 triliun rupiah pada tahun 2017 serta Surplus 101,15 Triliun pada semester I tahun 2018. Strategi lain yang dilakukan adalah membangun 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi di Indonesia dengan tujuan untuk memfasilitasi kerjasama perdagangan baik pemerintah dengan pemerintah (Government To Government) maupun Kamar Dagang Industri (KADIN) dengan KADIN (Business To Business).

 

          

 

 


Pemutakhiran Terakhir ( Kamis, 13 Desember 2018 15:30 )