Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Berita

PRA MUSYAWARAH NASIONAL APPSI 2015

Email Cetak PDF

pramunas1Bali, 11 September 2015, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada hari jumat tanggal 11 September 2015 mengadakan Pra Musyawarah Nasional (Pramunas) bertempat di gedung wiswasabha kompleks kantor Gubernur Bali. Pramunas dihadiri oleh para Gubernur selaku anggota APPSI.

Pramunas diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam Munas APPSI yang akan dilaksanakan pada bulan November 2015 di Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahan yang dipersiapkan dalam Pramunas, diantaranya :

1. Tata tertib persiapan Munas APPSI

2. Program kerja APPSI tahun 2015 - 2019

3. Program kegiatan APPSI tahun 2016

4. Rekomendasi APPSI.

Pemutakhiran Terakhir ( Kamis, 17 September 2015 14:45 )
 

Evaluasi Kebijakan Nasional yang berdampak luas di Daerah

Email Cetak PDF

asisten kesraJakarta 26 Agustus 2015, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 mengadakan kegiatan rapat evaluasi kebijakan nasional yang berdampak luas di daerah yang diikuti Asisten Kesejahteraan Rakyat dari Provinsi Seluruh Indonesia.

Maksud diadakan kegiatan tersebut untuk melaksanakan Evaluasi terhadap pembagian kartu-kartu yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menjadi bahan masukan kepada Presiden dalam rangka menentukan kebijakan pelaksanaannya.

Pertemuan dibuka oleh Ketua Umum APPSI Bapak Syahrul Yasin Limpo dan dipimpin Prof Ryaas Rasyid selaku Ketua Dewan Pakar APPSI sekaligus menutup acara. 

 

Pemutakhiran Terakhir ( Jumat, 28 Agustus 2015 16:34 )
 

Pencerahan Bagi Asisten Pemerintahan seluruh Indonesia Mengenai Perkembangan Penyelenggaraan Politik dan Pemerintahan

Email Cetak PDF

 mg_9430Jakarta 20 Agustus 2015, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengadakan kegiatan pertemuan Asisten Pemerintahan di Jakarta di Gedung Sekretariat APPSI pada hari kamis 20 Agustus 2015, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum APPSI Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yasin Limpo dan ditutup oleh Gubernur Sulawesi Barat Bapak Anwar Adnan Sholeh.

APPSI berkepentingan untuk membuka wawasan mengenai pemerintahan dan politik untuk para Asisten Pemerintahan, mengingat dinamika yang terjadi di ruang lingkup nasional dan global yang berkembang dan berubah dengan sangat pesat dalam 5 tahun terakhir ini.

Para Asisten sebagai pejabat tinggi pemerintahan di daerah perlu didorong agar mampu mendukung aktifitas dan pandangan para Gubernur terhadap berbagai dinamika yang terjadi di daerah yang boleh jadi berkaitan dengan perkembangan nasional dan global.

Tujuan diadakannya pencerahan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada para Asisten Pemerintahan untuk menajamkan pemahaman terhadap konsep-konsep besar pemerintahan dan politik, terutama memahami dampak dari perubahan praktek pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan 4 kali.

Pada sesi ceramah kali ini Prof Ryaas Rasyid menjadi narasumber yang memberikan Pencerahan Politik dan Pemerintahan untuk para Asisten Pemerintahan. Untuk kali ini ada dua topik yang diberikan yaitu mengenai

1. "Konstruksi Kenegaraan dan Pemerintahan Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945 beserta implikasinya"

2. "Masalah dan Tantangan penyelenggaraan Sistem Demokrasi Abad 21".

Pemutakhiran Terakhir ( Selasa, 25 Agustus 2015 15:56 )
 

Pertemuan APPSI dengan beberapa Kementerian

Email Cetak PDF


 mg_8791
JAKARTA 15 JUNI 2015, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia kembali memprakarsai pertemuan dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM pada hari senin 15 Juni 2015 di Sekretariat APPSI di Gedung TCT (The City Tower) lantai 18. Maksud pertemuan tetap sama yaitu membahas masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi terjadinya perlambatan ekonomi di Indonesia.

Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 12 Agustus 2015 15:40 ) Baca selengkapnya...
 

Pertemuan APPSI dengan para Direktur Utama Bank Negara

Email Cetak PDF

 mg_8721Jakarta 8 Juni 2015, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memprakarsai pertemuan dengan para Direktur Utama Bank-bank Pemerintah pada hari senin tanggal 8 Juni 2015 yang bertempat di Kantor Sekretariat APPSI Jakarta untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Pemimpin Bank BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank BNI dan para Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut para Gubernur bersama pimpinan Bank-bank Pemerintah saling bertukar informasi tentang situasi lapangan yang semakin memprihatinkan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dalam waktu dekat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. 

Terdapat beberapa kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti yang dihasilkan pada pertemuan tersebut baik untuk Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah dan pihak perbankan yang dianggap paling penting, beberapa kesepakatan tersebut yaitu : 

1. Pemerintah Nasional diharapkan memberi insentif fiskal terkait dengan usaha di sektor pangan, sektor industri berbasis ekspor dengan nilai tambah di atas 40 persen, dan industri berbasis substitusi impor;

2. Khusus untuk memperkuat kemandirian pangan, Pemerintah Nasional perlu mendorong peningkatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan menambahkan jumlah subsidi bunga dari APBN untuk beberapa sektor pangan yang menjadi kebutuhan utama dalam jumlah yang besar seperti beras, jagung dan kedelai.

3. Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung kelancaran proyek-proyek pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah daerah akan menyediakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti letaknya yang tidak jauh atau terjangkau transportasi publik ke tempat kerja mereka, dekat dengan unit layanan kesehatan dan pendidikan, serta kemudahan memperoleh IMB.

4. Pemerintah Nasional melalui bank-bank pemerintah, khususnya BTN, perlu memberi keringanan uang muka pembelian rumah rakyat untuk merka yang berpenghasilan tidak hanya 4.5 juta/bulan tetapi sampai dengan penghasilan 8 juta/bulan. Perlakuan yang sama juga diterapkan kepada konsumen rumah susun.

5 Para Gubernur sepakat bahwa bank-bank pemerintah memperoleh keleluasaanuntuk mengantisipasi risiko usaha, terutama yang terkait dengan sektor komoditas dan sektor penunjangnya, serta sektor yang berkaitan dengan infrastruktur dan turunannya yang menjadi Program Pemerintah. dalam konteks ini mekanisme good governance perlu tetap dilakukan. 

Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 12 Agustus 2015 15:39 )
 
Halaman 2 dari 4